Mengapa Masyarakat (Perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM?

Lima Alasan Masyarakat Indonesi harus Tolak kenaikan BBM bersubsidi

Alasan Pertama: Liberalisasi Ekonomi

Kebijakan peniadaan subsidi BBM bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri,

melainkan berkaitan dengan kebijakan besar liberalisasi ekonomi yang saat ini tengah

berlangsung di Indonesia. Secara khusus, kebijakan peniadaan subsidi BBM berkaitan

dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Konsensus

Washington sebagaimana diperintahkan oleh IMF. Sebagai unsur dari agenda Konsensus

Washington, tujuan utama kebijakan peniadaan subsidi BBM pada dasarnya adalah untuk

memperbesar peranan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, sejalan dengan dilakukannya unbundling PT Pertamina,

sebagaimana terungkap dalam Undang Undang (UU) Minyak dan Gas No. 22/2001,

kebijakan tersebut diharapkan dapat merupakan insentif bagi para investor pertambangan

untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sudah sejak lama

perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak

dan gas, seperti Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco Arco, Total Fina Elf, dan Shell,

sangat berhasrat untuk memperluas wilayah kerja mereka di Indonesia.

Padahal, sesuai dengan UU Pertambangan Minyak dan Gas No. 44 Prp/ 1960 dan

UU Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. 8/1971, perusahaanperusahaan

multinasional tersebut hanya diperkenankan berperan sebagai kontraktor dalam

proses eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.

Dengan demikian, sejalan UU No. 22/2001, yang meniadakan perbedaan antara

perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dengan PT Pertamina, penjualan BBM

dengan harga bersubsidi jelas sangat bertentangan dengan kepentingan bisnis mereka.

Terutama jika dilihat dari sudut hasrat mereka untuk menjadi pengecer BBM di Indonesia,

penjualan BBM dengan harga bersubsidi tentu sangat bertentangan dengan rencana besar

liberalisasi sektor pertambangan dan gas yang telah mereka perjuangkan sejak lama.

Menyimak agenda tersembunyi di balik kebijakan peniadaan subsidi BBM yang

sedang dilakukan pemerintah, lebih-lebih menyusul keluarnya keputusan Mahkamah

Konstitusi yang menghendaki dilakukannya amandemen terhadap UU No. 22/2001, maka

masyarakat sesungguhnya justru memiliki kewajiban untuk menolak peniadaan subsidi dan

kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut pada dasarnya hanyalah unsur dari proses

sistematis untuk meminggirkan rakyat dan merupakan jalan lurus menuju neokolonialisme.

Alasan Kedua: Struktur Ekonomi

Beberapa waktu lalu saat diskusi anatara anggito abimanyu dengan Kwik Kian Gie sepakat bahwa sesungguhnya bila di lihat dari pendapatan negara pertahun 220 Triliun bila di kurangi dengan biaya belanja negara mencapai 180 Triliun, negara masih mengalami surplus keuangan sebesar 40 Triliun. hanya saja ini terlampau lebih kecil bila di bandingkan tahun sebelumnya mencapai 80 Triliun.

Alasan Ke Tiga : Rejeki Nomplok

Kenaikan harga minyak di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan

sebagai alasan untuk mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM. Sebagai negara

produsen dan pengekspor migas, Indonesia sesungguhnya juga memperoleh manfaat dari

kenaikkan harga minyak tersebut. Sebagaimana telah saya singgung pada bagian awal

tulisan ini, proyeksi hasil ekspor migas Indonesia untuk tahun 2005 mencapai US$19,7

milyar. Sedangkan proyeksi biaya impor migas Indonesia hanya mencapai US$11,3 trilyun.

Jika dilihat dari sudut APBN, sejalan dengan meningkatnya harga minyak di pasar

internasional, penerimaan negara dari sektor migas yang meliputi PPh Migas dan

Penerimaan Bukan Pajak Migas, seharusnya juga mengalami peningkatan secara

signifikan. Anehnya, sebagaimana tampak dalam APBN 2005, volume PPh Migas terhadap

PDB justru diproyeksikan turun dari satu persen menjadi 0,5 persen PDB. Sedangkan

Penerimaan Bukan Pajak Migas turun dari 3,8 persen menjadi hanya 1,8 persen PDB.

Hal itu terutama disebabkan oleh sangat rendahnya asumsi harga minyak dalam

APBN 2005. Sebagaimana diketahui, ketika harga minyak di pasar internasional melonjak

melampaui US$50 per barrel, APBN 2005 hanya mengasumsikan harga minyak sebesar

US$24 per barrel. Dengan demikian, pemerintah sesungguhnya diam-diam menikmati

rejeki nomplok (windfall profit) dari kenaikan harga minyak di pasar internasional itu.

Sayangnya, kita tidak pernah tahu berapa besarnya rejeki nomplok yang dinikmati

pemerintah dan untuk apa saja uang itu digunakan? Pada hal, sementara itu, kita terus

menerus dikejutkan oleh semakin tingginya peringkat Indonesia sebagai negara juara

korupsi di dunia. Sebagaimana diumumkan oleh Transparency Internationl, peringkat

Indonesia dalam jajaran negara juara korupsi terus meningkat dari urutan ke tujuh pada

2002, menjadi urutan ke enam pada 2003, dan menjadi urutan ke lima pada 2004.

Menyimak hal tersebut, saya kira masyarakat memang wajib menolak kenaikkan

harga BBM, sebab angka-angka mengenai penghasilan negara dari migas dan volume

subsidi BBM cenderung tidak transparan. Sejalan dengan itu, seiring dengan meningkatnya

peringkat Indonesia sebagai negara juara korupsi, volume kebocoran APBN patut dicuriga

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, daripada menambah beban hidup

rakyat dengan menaikkan harga BBM, jauh lebih masuk akal jika pemerintah

menampakkan kesungguhannya dalam memerangi korupsi dan kebocoran APBN.

Alasan Ke Empat: Kemiskinan dan Pengangguran

Terakhir, pengurangan subsidi BBM sudah dapat dipastikan akan memicu

terjadinya kenaikkan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat. Hal itu, suka

atau tidak, di tengah-tengah jumlah penduduk miskin yang masih meliputi 60 persen

penduduk, dan jumlah penganggur yang meliputi 36 persen angkatan kerja, pasti akan

semakin memperberat beban hidup rakyat.

Sementara itu, sebagaimana tampak pada struktur APBN 2005 yang bersifat sangat

kontraktif, dan susunan tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu yang dipenuhi oleh para

ekonom neoliberal pemuja IMF, sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintahan

yang ada sekarang ini memang memiliki tekad untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran secara sungguh-sungguh.

Alih-alih berusaha keras mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah

justru tampak sangat getol membela kepentingan para kreditor dan investor asing di

Indonesia. Tawaran moratorium dan penghapusan sebagian utang luar negeri yang

dikemukakan oleh negara-negara anggota Paris Club, misalnya, cenderung ditanggapi

dengan dingin oleh pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Jusuf

Anwar, tindakan tersebut dapat menghambat naiknya rating utang Indonesia dan

menurunkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka di sini.

Intinya, sekaligus sebagai penutup tulisan ini, saya tidak hanya menyerukan kepada

masyarakat untuk menolak kenaikkan harga BBM. Pada saat yang sama, saya juga

mengajak masyarakat untuk mendesak pemerintah agar segera mengakhiri pelaksanaan

agenda-agenda ekonomi neoliberal di sini, memerangi korupsi dengan memperkarakan

koruptor-koruptor kelas kakap, menghentikan pemberian subsidi terselubung terhadap

sektor perbankan, dan berjuang keras menuntut dilakukannya penghapusan sebagian utang

lama Indonesia serta segera menghentikan pembuatan utang-utang baru.

Last but not least, menyusul terjadinya gempa dan gelombang tsunami yang

menelan lebih dari 100 ribu korban jiwa pada 26 Desember lalu, saya kira masyarakat juga

perlu mendesak pemerintah untuk meningkatkan keseriusannya dalam menanggulangi

bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh

Darussallam dan sekitarnya itu. Wallahu a’lam bisawab.

Mengapa Masyarakat (Perlu)

Menolak Kenaikan Harga BBM?

1. Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk

meliberalkan perekonomian Indonesia. Bersamaan dengan dilakukannya liberalisasi sektor

minyak dan gas sebagaimana terungkap dalam UU Minyak dan Gas No. 22/2001,

penghapusan subsidi BBM sesungguhnya adalah prakondisi bagi masuknya perusahaanperusahaan

multinasional pertambangan minyak dan gas asing ke dalam bisnis eceran

minyak dan gas di Indonesia. Pendek kata, penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari

proses sistematis untuk meminggirkan rakyat dan jalan lurus menuju neokolonialisme.

2. Pemberian subsidi BBM sama sekali tidak melenceng kepada golongan mampu dan orang

kaya. Sebaliknya, struktur perekonomian Indonesia lah sesungguhnya yang terlanjur

sangat timpang. Dalam struktur perekonomian yang sangat timpang, jangankan subsidi

BBM, subsidi pendidikan dan kesehatan, dan bahkan keberadaan pemerintah

sesungguhnya lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu dan orang kaya daripada oleh

golongan tidak mampu dan rakyat miskin. Apakah kita juga perlu berpikir untuk

membubarkan pemerintah?

3. Kenaikan harga minyak bumi di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan

sebagai alasan untuk menghapuskan subsidi BBM. Sebab, akibat kenaikan harga minyak

bumi di pasar internasional, pemerintah sesungguhnya menikmati rejeki nomplok yang

sangat besar jumlahnya. Sebagaimana tampak pada perbandingan ekpor dan impor migas

Indonesia tiga tahun terakhir: US$12,0 milyar dan US$6,0 milyar (2002), US$15,2 milyar

dan US$7,8 milyar (2003), US$19,6 milyar dan US$11,5 milyar (2004), hasil ekspor migas

Indonesia ternyata senantiasa lebih besar dari pengeluaran impor migas setiap tahunnya.

4. Penghapusan subsidi BBM dapat dipastikan akan memicu kenaikkan harga kebutuhan

pokok dan biaya hidup rakyat. Di tengah-tengah jumlah penduduk miskin yang masih

meliputi 60 persen penduduk, dan penganggur yang meliputi 36 persen angkatan kerja, hal

itu dapat dipastikan akan semakin memperberat beban hidup rakyat. Sementara itu,

sebagaimana tampak pada struktur APBN 2005 yang bersifat kontraktif, dan susunan tim

ekuin Kabinet Indonesia Bersatu yang dipenuhi oleh para ekonom neoliberal pemuja IMF,

sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintah memang memiliki kesungguhan

dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

http://www.kau.or.id/file/Mengapa%20Masyarakat%20hrs%20mnlk%20BBM%20_REVRISOND_.pdf

Posted in: Cuap- Cuap