HARDIKNAS antara Harapan Dan Kenyataan

Saya teringat kembali cuplikan film alangkah lucunya Negeri ini, di mana ada sebuah dialog antara bg Muluk dgn bang Samsul.terkait dgn Pendidikan. dalam film ini  Bg Muluk seorang Sarjana Ekonomi setelah pontang-panting mencari kerja, akhirnya mendapatkan pekerjaan. tugasnya memanagemen keuangan Para pencopet. di satu sisi Dia merasa bersalah dengan profesi barunya, mengingat Dia berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim. di sisi lain Dia ingin agar profesi barunya bisa di manfaatkan sebaik mungkin, toh Dia juga punya tekad untuk memberikan pencerahan kepada para pencopet yg mayoritas adlah anak-anak usia produktif sekolah agar kelak mereka memiliki harapan untuk sukses. dalam menjalankan program-program pengembangan SDMnya, Bang Muluk  merekrut bang Samsul yg notabennya seorang PeDaGang(pengangguran dlam Gang) dgn titel S.Pd untuk membantu memberikan pencerahan kepada anak2 mengajari mereka baca-tulis. suatu ketika, setelah bang Samsul mengajari anak2 pencopet belajar, Bang Muluk berdebat dengan bang Samsul. Bang muluk katakan bahwa pendidikan itu penting, sementara bang amsul bersikeras dengan argumennya bahwa pendidikan itu tidak penting.hingga meraka mencapai sebuah kesepahaman bahwa PENDIDIKAN itu penting. Karena berpendidikan, maka kita tahu bahwa pendidikan itu tidak penting.

sahabat, Saya sepakat bahwa Pendidikan merupak salah satu Pilar penyanggah kebangkitan Negeri ini. Namun Realita skarang menunjukkan, mengapa banyak mereka yang telah belajar di bangku sekolah hingga perguruan tinggi belum mampu mandiri ketika telah selesai sekolah atau mendapatkan gelar sarjana, sementara tujuan pendidikan adalah menjadikan pribadi-pribadi mandiri. pasca sekolah di harapkan para peserta didiknya memiliki karakter mulia, tapi ihatlah kondisi pelajar-pelajar Kita, baru-baru ini habis ujian sekolah, mereka ikut tawuran, membawa senjata tajam, nyerang sekolah lain.
Negeri ini perlu menelaah kembali sistem-sistem pendidikan yang ada, terhitung 9 kali pergantian kurikulum setelah kemerdekaan, belum bisa membuat kemajuan pendidikan di tanah air. bukankah jepang yang saat ini maju, masih kalah start dgn indonesia dalam memajukan pendidikan di negeri masing-masing.  tetapi mengapa mereka bisa lebih maju dari Indonesia.

Read more »

)( Pontianak Berseri )(

Persepsi apa yang timbul di benak Anda terkait dengan Sampah yang ada di lingkungan sekitar Kita!!??
sampah yang memenuhi selokan, sudut-sudut pasar, lingkungan sekolah, area terminal, di bahu jalan yang biasa anda lewati, di Gang-gang sempit perkotaan dan masih banyak lagi tempat yang menjadi sarang bertumpuknya sampah merupakan realita yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. atau bahkan di rumah Kita, yang tentu tidak luput dari sampah.
Sampah merupakan konsekuensi dari segala aktifitas manusia, yang dalam kesehariannya jumlah sampah akan sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap material yang di gunakan. begitupula dengan jenis sampah, akan di tentukan oleh jenis barang/material yang di gunakan.
Jenis-jenis sampah
secara umum sampah di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 1. Sampah Organik (biasa di sebut dengan sampah Basah) sampah organik berasal dari makhluk hidup. seperti, daun-daunan, sampah dapur, dll.sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. 2. sampah Non Organik (sampah Kering) sampah jenis ini berasal dari material-material hasil dari inidustri umumnya seperti plastik kertas, kaleng dll. sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami.
Penanganan sampah
Dalam sebauh Seminar Nasional yang diadakan oleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL ) ITB bekerjasama dengan Universitas Okayama Jepang mengangkat Tema Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan 3R Berbasis Masyarakat pada Selasa (28/06/11). menghasilkan sebuah konsepan baru terkait dengan penaanganan sampah di Indonesia. kalau selama ini pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan konsep rause dan recycle dimana masyarakat mengumpulkan sampah dari rumah kemudian membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada. maka di sini di hasilkan sebuah konsepan baru yaitu adanya pemilahan sampah tingkat rumah tangga yang kemudian
dikumpulkan secara terpisah berdasarkan kategori oleh pemerintah kota. Semua pihak yang terkait dengan
pengadaan sampah dan pengelolaannya harus turut serta dalam usaha peningkatan kualitas. Pihak
konsumen/ rumah tangga harus mengurangi sampah dan memilahnya, pemerintah bertanggung jawab
terhadap pengumpulan sampah, dan pabrik berperan dalam re-komersialisasi produk daur ulang.

Saat ini penanganan sampah untuk wilayah Kota Pontianak, Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pontianak telah memberlakukan gerakan 3 R yaitu Reduce (mengurangi) sampah, Recycle (mendaur ulang) sampah serta Reuse (pemanfaatan) sampah.yang di harapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan penanggulangan sampah. dengan melibatkan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan secara langsung.
dari segi ekonomis penanganan sampah 3 R ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat apabila di kelola dengan baik. sampah organik bisa di manfaatkan sebagai pupuk Kompos, sedangkan non organik bisa di pilah untuk di jual ke penadah atau di manfaatkan untuk membuat kerajinan tangan setidaknya demikian harapan dari Pemerintah Kota.
namun sejauh ini, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Gerakan 3 R ini belum berjalan maksimal. karna masih banyak warga yang tidak mengetahui pengoptimalan dalam penanganan sampah ini. yang harusnya bisa direalisasikan di tingkat Rumah tangga dengan  penanganan secara langsung oleh RT/RW setempat.
tentu saja selaku warga pontianak Kita Merindukan Kota yang Bersih dan Asri (berseri) dari Polusi, Kota yang akan memberikan ketentraman bagi siapapun yang menghuniny.
Bayu(BIP_Manjadda wa jadda)

Read more »

Mengapa Masyarakat (Perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM?

Lima Alasan Masyarakat Indonesi harus Tolak kenaikan BBM bersubsidi

Alasan Pertama: Liberalisasi Ekonomi

Kebijakan peniadaan subsidi BBM bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri,

melainkan berkaitan dengan kebijakan besar liberalisasi ekonomi yang saat ini tengah

berlangsung di Indonesia. Secara khusus, kebijakan peniadaan subsidi BBM berkaitan

dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Konsensus

Washington sebagaimana diperintahkan oleh IMF. Sebagai unsur dari agenda Konsensus

Washington, tujuan utama kebijakan peniadaan subsidi BBM pada dasarnya adalah untuk

memperbesar peranan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, sejalan dengan dilakukannya unbundling PT Pertamina,

sebagaimana terungkap dalam Undang Undang (UU) Minyak dan Gas No. 22/2001,

kebijakan tersebut diharapkan dapat merupakan insentif bagi para investor pertambangan

untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sudah sejak lama

perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak

dan gas, seperti Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco Arco, Total Fina Elf, dan Shell,

sangat berhasrat untuk memperluas wilayah kerja mereka di Indonesia.

Padahal, sesuai dengan UU Pertambangan Minyak dan Gas No. 44 Prp/ 1960 dan

UU Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. 8/1971, perusahaanperusahaan

multinasional tersebut hanya diperkenankan berperan sebagai kontraktor dalam

proses eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.

Dengan demikian, sejalan UU No. 22/2001, yang meniadakan perbedaan antara

perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dengan PT Pertamina, penjualan BBM

dengan harga bersubsidi jelas sangat bertentangan dengan kepentingan bisnis mereka.

Terutama jika dilihat dari sudut hasrat mereka untuk menjadi pengecer BBM di Indonesia,

penjualan BBM dengan harga bersubsidi tentu sangat bertentangan dengan rencana besar

liberalisasi sektor pertambangan dan gas yang telah mereka perjuangkan sejak lama.

Menyimak agenda tersembunyi di balik kebijakan peniadaan subsidi BBM yang

sedang dilakukan pemerintah, lebih-lebih menyusul keluarnya keputusan Mahkamah

Konstitusi yang menghendaki dilakukannya amandemen terhadap UU No. 22/2001, maka

masyarakat sesungguhnya justru memiliki kewajiban untuk menolak peniadaan subsidi dan

kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut pada dasarnya hanyalah unsur dari proses

sistematis untuk meminggirkan rakyat dan merupakan jalan lurus menuju neokolonialisme.

Alasan Kedua: Struktur Ekonomi

Beberapa waktu lalu saat diskusi anatara anggito abimanyu dengan Kwik Kian Gie sepakat bahwa sesungguhnya bila di lihat dari pendapatan negara pertahun 220 Triliun bila di kurangi dengan biaya belanja negara mencapai 180 Triliun, negara masih mengalami surplus keuangan sebesar 40 Triliun. hanya saja ini terlampau lebih kecil bila di bandingkan tahun sebelumnya mencapai 80 Triliun.

Alasan Ke Tiga : Rejeki Nomplok

Kenaikan harga minyak di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan

sebagai alasan untuk mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM. Sebagai negara

produsen dan pengekspor migas, Indonesia sesungguhnya juga memperoleh manfaat dari

kenaikkan harga minyak tersebut. Sebagaimana telah saya singgung pada bagian awal

tulisan ini, proyeksi hasil ekspor migas Indonesia untuk tahun 2005 mencapai US$19,7

milyar. Sedangkan proyeksi biaya impor migas Indonesia hanya mencapai US$11,3 trilyun.

Jika dilihat dari sudut APBN, sejalan dengan meningkatnya harga minyak di pasar

internasional, penerimaan negara dari sektor migas yang meliputi PPh Migas dan

Penerimaan Bukan Pajak Migas, seharusnya juga mengalami peningkatan secara

signifikan. Anehnya, sebagaimana tampak dalam APBN 2005, volume PPh Migas terhadap

PDB justru diproyeksikan turun dari satu persen menjadi 0,5 persen PDB. Sedangkan

Penerimaan Bukan Pajak Migas turun dari 3,8 persen menjadi hanya 1,8 persen PDB.

Hal itu terutama disebabkan oleh sangat rendahnya asumsi harga minyak dalam

APBN 2005. Sebagaimana diketahui, ketika harga minyak di pasar internasional melonjak

melampaui US$50 per barrel, APBN 2005 hanya mengasumsikan harga minyak sebesar

US$24 per barrel. Dengan demikian, pemerintah sesungguhnya diam-diam menikmati

rejeki nomplok (windfall profit) dari kenaikan harga minyak di pasar internasional itu.

Sayangnya, kita tidak pernah tahu berapa besarnya rejeki nomplok yang dinikmati

pemerintah dan untuk apa saja uang itu digunakan? Pada hal, sementara itu, kita terus

menerus dikejutkan oleh semakin tingginya peringkat Indonesia sebagai negara juara

korupsi di dunia. Sebagaimana diumumkan oleh Transparency Internationl, peringkat

Indonesia dalam jajaran negara juara korupsi terus meningkat dari urutan ke tujuh pada

2002, menjadi urutan ke enam pada 2003, dan menjadi urutan ke lima pada 2004.

Menyimak hal tersebut, saya kira masyarakat memang wajib menolak kenaikkan

harga BBM, sebab angka-angka mengenai penghasilan negara dari migas dan volume

subsidi BBM cenderung tidak transparan. Sejalan dengan itu, seiring dengan meningkatnya

peringkat Indonesia sebagai negara juara korupsi, volume kebocoran APBN patut dicuriga

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, daripada menambah beban hidup

rakyat dengan menaikkan harga BBM, jauh lebih masuk akal jika pemerintah

menampakkan kesungguhannya dalam memerangi korupsi dan kebocoran APBN.

Alasan Ke Empat: Kemiskinan dan Pengangguran

Terakhir, pengurangan subsidi BBM sudah dapat dipastikan akan memicu

terjadinya kenaikkan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup rakyat. Hal itu, suka

atau tidak, di tengah-tengah jumlah penduduk miskin yang masih meliputi 60 persen

penduduk, dan jumlah penganggur yang meliputi 36 persen angkatan kerja, pasti akan

semakin memperberat beban hidup rakyat.

Sementara itu, sebagaimana tampak pada struktur APBN 2005 yang bersifat sangat

kontraktif, dan susunan tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu yang dipenuhi oleh para

ekonom neoliberal pemuja IMF, sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintahan

yang ada sekarang ini memang memiliki tekad untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran secara sungguh-sungguh.

Alih-alih berusaha keras mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah

justru tampak sangat getol membela kepentingan para kreditor dan investor asing di

Indonesia. Tawaran moratorium dan penghapusan sebagian utang luar negeri yang

dikemukakan oleh negara-negara anggota Paris Club, misalnya, cenderung ditanggapi

dengan dingin oleh pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Jusuf

Anwar, tindakan tersebut dapat menghambat naiknya rating utang Indonesia dan

menurunkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka di sini.

Intinya, sekaligus sebagai penutup tulisan ini, saya tidak hanya menyerukan kepada

masyarakat untuk menolak kenaikkan harga BBM. Pada saat yang sama, saya juga

mengajak masyarakat untuk mendesak pemerintah agar segera mengakhiri pelaksanaan

agenda-agenda ekonomi neoliberal di sini, memerangi korupsi dengan memperkarakan

koruptor-koruptor kelas kakap, menghentikan pemberian subsidi terselubung terhadap

sektor perbankan, dan berjuang keras menuntut dilakukannya penghapusan sebagian utang

lama Indonesia serta segera menghentikan pembuatan utang-utang baru.

Last but not least, menyusul terjadinya gempa dan gelombang tsunami yang

menelan lebih dari 100 ribu korban jiwa pada 26 Desember lalu, saya kira masyarakat juga

perlu mendesak pemerintah untuk meningkatkan keseriusannya dalam menanggulangi

bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh

Darussallam dan sekitarnya itu. Wallahu a’lam bisawab.

Mengapa Masyarakat (Perlu)

Menolak Kenaikan Harga BBM?

1. Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk

meliberalkan perekonomian Indonesia. Bersamaan dengan dilakukannya liberalisasi sektor

minyak dan gas sebagaimana terungkap dalam UU Minyak dan Gas No. 22/2001,

penghapusan subsidi BBM sesungguhnya adalah prakondisi bagi masuknya perusahaanperusahaan

multinasional pertambangan minyak dan gas asing ke dalam bisnis eceran

minyak dan gas di Indonesia. Pendek kata, penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari

proses sistematis untuk meminggirkan rakyat dan jalan lurus menuju neokolonialisme.

2. Pemberian subsidi BBM sama sekali tidak melenceng kepada golongan mampu dan orang

kaya. Sebaliknya, struktur perekonomian Indonesia lah sesungguhnya yang terlanjur

sangat timpang. Dalam struktur perekonomian yang sangat timpang, jangankan subsidi

BBM, subsidi pendidikan dan kesehatan, dan bahkan keberadaan pemerintah

sesungguhnya lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu dan orang kaya daripada oleh

golongan tidak mampu dan rakyat miskin. Apakah kita juga perlu berpikir untuk

membubarkan pemerintah?

3. Kenaikan harga minyak bumi di pasar internasional sama sekali tidak dapat dijadikan

sebagai alasan untuk menghapuskan subsidi BBM. Sebab, akibat kenaikan harga minyak

bumi di pasar internasional, pemerintah sesungguhnya menikmati rejeki nomplok yang

sangat besar jumlahnya. Sebagaimana tampak pada perbandingan ekpor dan impor migas

Indonesia tiga tahun terakhir: US$12,0 milyar dan US$6,0 milyar (2002), US$15,2 milyar

dan US$7,8 milyar (2003), US$19,6 milyar dan US$11,5 milyar (2004), hasil ekspor migas

Indonesia ternyata senantiasa lebih besar dari pengeluaran impor migas setiap tahunnya.

4. Penghapusan subsidi BBM dapat dipastikan akan memicu kenaikkan harga kebutuhan

pokok dan biaya hidup rakyat. Di tengah-tengah jumlah penduduk miskin yang masih

meliputi 60 persen penduduk, dan penganggur yang meliputi 36 persen angkatan kerja, hal

itu dapat dipastikan akan semakin memperberat beban hidup rakyat. Sementara itu,

sebagaimana tampak pada struktur APBN 2005 yang bersifat kontraktif, dan susunan tim

ekuin Kabinet Indonesia Bersatu yang dipenuhi oleh para ekonom neoliberal pemuja IMF,

sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa pemerintah memang memiliki kesungguhan

dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

http://www.kau.or.id/file/Mengapa%20Masyarakat%20hrs%20mnlk%20BBM%20_REVRISOND_.pdf

Read more »

.::Kenaikan BBM, Intervensi Asing terhadap Indonesia::.

Hari ini 20 maret 2012, 10 Hari sebelum pengesahan Naiknya harga BBM. masih banyak aksi penolakan terdengar di sentaro negeri ini. baik itu tanggapan dari pengamat politik/Ekonomi, aksi demonstrasi massa oleh Mahasiswa, Buruh, dan Masyarakat smakin memperjelas kedudukan bahwa "KAMI Menolak Kanaikan BBM". Namun bagaimana respon pemerintah menanggapi Hal ini?/
WAPRES Budiono menggelar Jamuan Makan siang dengan mengundang para wartawan guna berdiskusi terkait hal ini."Saya ingin menjelaskan kembali alasan penyesuaian harga BBM.jadi bukan hanya karena ingin menyeimbangkan APBN 2012 saja, tapi untuk mengobati 1 hal ini (yg di maksud di sini adalah kebocoran BBM bersubsidi)." ujar membuka pertemuan tersebut kepada para wartawan. menurut wapres budiono yang mnjadi dasar menaikan BBM selain menyelamatkan APBN 2012 adalah karna terjadinya kebocoran BBM bersubsidi oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan. disebabkan harga BBM dalam negeri yg jauh lebih murah ketimbang BBM yang ada di negara lain.
Sobat, jika Kita amati ternyata kenaikan BBM terus terjadi  di negeri ini mulai dari jaman kepemimpinan Presiden Soharto,Habibi,Gusdur,Megawati dan melonjak tajam di pemerintahan SBY Jilid 1.mengapa hal ini bisa terjadi!!
.::Mengulas jejak IMF di Indonesia::.
International Monetary Fund (IMF) merupakan Produk Amerika sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara, dengan negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. dengan kata lain pola pemberian bantuan finansial yang selalu disertai "syarat-syarat", termasuk juga Structural Adjustment Programmes. Kebijakan berupa syarat-syarat tersebut  mengakibatkan menurunnya kestabilan sosial, IMF juga membatasi perekonomian negara dunia berkembang dengan cara menentang pengembangan infrastruktur dan meminta negara yang bersangkutan untuk hidup dengan standar yang rendah.
Para kritikus menganggap bahwa para pembuat kebijakan di IMF secara sengaja mendukung diktator militer kapitalis yang bersikap bersahabat dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Mereka juga menganggap IMF tidak perduli terhadap demokrasi, hak asasi manusia dan hak-hak buruh.
Sobat, k'lo kita berbicara Menelusuri jejak IMF di Indonesia, maka akan banyak skali fakta2 yang akan menguak terkait kenaikan BBM yang terjadi di Indonesia. karna memang Bangsa ini telah tergadaikan akibat bertumpuknya Hutang dari kebijakan yang di ambil rezim Orde Baru kepada IMF. dan bisa di simpulkan bahwa siapapun pemimpin di negeri ini, kerap kali akan mengmbil kebijakan menaikkan harga BBM.
lahirnya Undang-Undang Migas No 22 tahun 2001,merupakan bentuk pelegalan Liberalisasi Migas yang kemudian berdampak sulitnya produksi Industri Migas yang di kelola perusahaan dalam negeri dan membuka peluang bagi perusahaan asing untuk berperan dalam Pasar Industri minyak di Indonesia. dan ketika saat ini pemerintah SBY-Budiono akan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan menyesuaikan harga minyak dunia dan menyelamatkan APBN 2012 merupakan alasan yang tidak dapat di terima, karna bila kita amati lebih jauh, ternyata banyak pakar ekonomi yang beranggapan bahwa untuk menyelamatkan APBN 2012 bisa di lakukan dengan berbagai cara, seperti menata ulang retribusi Batu bara yang di anggap terlalu kecil, melakukan penghematan anggaran dll. selain itu menaikkan BBM bersubsidi yang akan berdampak buruk pada Industri perminyakan yang di kelola perusahaan dalam negeri. karna ketika harga BBM bersubsidi tidak jauh beda dgn harga bahan bakar dari produk asing yang ada di indonesia akan berdampak pada beralihnya konsumen untuk tdak lagi menggunakan BBM bersubsidi yg di produksi oleh perusahaan dalam negeri dan tentu saja akan lebih menguntungkan pihak asing. selain itu belum lagi bila kita prediksi keadaan sosial masyarakat pasca kenaikan BBM, tentu saja masyarakat menengah kebawahlah yg akan lebihmerasakan akibatnya. karna selain menaikkan harga bahan pangan, meningkatnya pengangguran karna banyak yang di PHK, kesehatan masyarakat yang semakin buruk, tingginya angka anak putus sekolah, akan mewarnai Indonesia beberapa waktu kedepan.
Untuk Itu Kita berdo'a saja semoga Pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut, guna menyusun dan memperkuat ekonomi Indonesia agar lebih siap menanggapi tantangan perekonomian global.

Read more »

KAMI & BBM

Secangkir Kapucino menemani Ku pagi ini. Slruuup, Oh nikmat niaan(Alhamdulillah Banget ya...) masih hanget uey, maklum  baru di seduh hehe...
pagi ini, media di sibukkan dengan berita bakal naiknya harga BBM. mulai dari media televisi, radio, koran, sampai d laman-laman internet gencar memberitakan prihal ini (Berita Korupsi yg sempat menjadi TOP Isyu kalah Pamor). Takjub ketika salah satu chanel televisi memberitakan aksi penolakan kenaikan BBM yg di lakukan Mahasiswa. salah satu spanduknya menuliskan "BBM Naik SBY Turun".
hmhmm, Pro/Kontra bersemi kembali menanggapi kebijakan pemerintah terkait hal ini. Mulai dari pakar ekonomi,politik sosiologi, pegawai negeri/swasta, pelaku pasar, sampai rakyat jelata di mintai pendapat. Di satu sisi mereka menyayangkan dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan BBM. karna bisa membuat kerusakan Secara sistemik. di sisi lain pemerintah beranggapan menaikkan BBM merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkn APBN akibat harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi.West Texas Intermediate untuk pengantaran April naik 6 sen menjadi 106,77 dollar AS per barrel pada perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange, Rabu (14/3/2012) pukul 09.40 waktu Sydney.
Salah satu pakar Ekonomi Politik  Ichsanudin Noorsyt berpendapat "kenaikan harga BBM merupakan kesalahan pemerintah dan Badan Anggaran DPR yang tidak mampu memprediksi harga minyak dunia yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari harga sebenarnya. Dampaknya, dengan alasan defisit anggaran, Pemerintah memilih menaikkan harga BBM untuk menutup kekurangan tersebut". alih-alih bisa memperbaiki perekonomian, Di prediksi kedepannya, dengan naiknya harga BBM bisa mengakibatkan Inflasi di sektor Ekonomi. Akan terjadi PHK besar-besaran, sekolah Mahal(banyak yg putus skolah),pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat sehingga berpotensi smakin berkembangnya pelaku kriminalitas, terjadi Degradasi Moral dst. Saat ini saja, BBM belum naik, aksi penimbunan minyak mulaimarak terjadi di berbagai daerah di tanah air.Di perparah harga Pangan sudah melonjak di ats harga normal.
Oh ya, menanggapi Hal ini, tadi malam  ketika nemenin Bunda yang lagi masak di dapur. beliau bercerita k'lo harga Telor naik, dari 10rb/kg menjadi 15rb/kg. Aku hanya bisa nelen liur, turut prihatin mndengarnya (wah-wah, bakalan jarang makan telor nie). smakin ribet..bet..bet..bet...
.::Tawararan Solusi::.Revitalisasi
Sahabat, Kita mungkin masih ingat kebijakan pemerintah tahun 2008, pemerintah pernah menetapkan kebijakan tentang adanya penetapan kriteria pengguna BBM subsidi untuk menghemat cadangan minyak Negara. sebuah kebijakan yang dikenal dengan empat skenario pembatasan BBM subsidi. Kebijakan pembatasan BBM subsidi didasari atas kapasitas mesin kendaraan (cc), tahun keluaran kendaraan, berdasarkan peruntukannya (untuk kendaraan umum atau pribadi), dan kelompok kendaraan yang samar-samar. namun di sinyalir dalam realisasinya, hingga saat ini karna kurangnya ketegasan dari pemerintah, banyak mobil pribadi produksi keluaran trbaru masih ikutan ngantri d jalur BBM brsubsidi, walaupun d beberapa SPBU memasang spanduk mengingatkan peraturan trsebut.Capek deeeh....

Konversi
Konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) merupakan solusi yang belakangan efektif menyikapi krisis Perminyakan yang sedang melanda dunia Internasional. mengingat Indonesia merupakan Negara yang memiliki SDA melimpah, namun tentu ini tidak bisa di lakukan dalam kurun waktu 1-2 tahun.
Menaikkan harga BBM saat ini bukanlah solusi tepat dalam menjawab tantangan Global berkennaan dengan naiknya harga minyak dunia akibat ketegangan yang terjadi antara Amerika dan negara penghasil minyak, karna kerugian yang di akibatkan kebijakan ini akan lebih di rasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Read more »